BERITA

Ombudsman Dukung Kemenhub Mengatur Taksi Online

  • 30 Jan 2017

Ombudsman Republik Indonesia (ORI) mendukung langkah Kementerian Perhubungan (Kemenhub) untuk mengatur taksi daring (online) melalui revisi Peraturan Menteri No PM 32 Tahun 2016. Aturan tersebut dinilai mampu mengakomodir keberadaan taksi online maupun taksi konvensional.
 
“Justru harus diatur, kalau tidak jadi negara belantara lagi. Kalau semua jalan sendiri, jika ada kecelakaan, ada permasalahan, tidak jelas siapa penanggung jawabnya,” kata Anggota ORI, Alvin Lie, usai bertemu Dirjen Perhubungan Darat Kemenhub di kantor ORI, Jakarta, Senin (20/3/2017).
 
Alvin tidak menampik suatu kebijakan tidak selalu membuat semua pihak senang. Namun, prinsip ORI adalah melindungi kepentingan publik, meliputi pengguna jasa dan pengemudi.
 
“Bukan hanya saat ini, tapi juga masa depan. Jangan sampai ada persaingan tidak sehat,” kata Alvin.
 
Alvin mengatakan, ada tiga hal yang ditekankan ORI. Pertama, aturan jangan hanya fokus pada tarif, tetapi mengontrol persaingan supaya lebih sehat dan menjamin hak-hak pengguna jasa. Kedua, aturan diharapkan mendorong taksi kovensional menggunakan teknologi yang lebih maju supaya dapat bersaing. Ketiga, ORI berharap ada pemangkasan biaya perizinan dan kewajiban dari taksi konvensional.
 
Sementara itu, Direktur Jenderal Perhubungan Darat Kemenhub, Pudji Hartanto, mengungkapkan dengan aturan baru yakni revisi Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 32 Tahun 2016, tarif akan diatur oleh Pemerintah Daerah Tingkat I (Gubernur).
 
“Kalau dilihat dari skedul sudah jelas, bulan masa sosialisasi sudah, revisi sudah, uji publik sudah. Ini memang bukan untuk kepentingan orang per orang atau kelompok, tapi ini kepentingan bersama. Nah, Pemerintah perlu hadir di situ. Penegasan seperti itu.”
 
“Kalau misal ada yang tidak mau diatur segala macam ya itu lain persoalan lagi. Nah kapan waktunya 1 April, batas waktu habis sosialisasi akhir bln Maret,” jelasnya.
 
Terkait tarif dalam revisi PM 32/2016, Pudji menjelaskan bahwa dasar pertimbangannya adalah perlindungan konsumen, dan menjaga kesetaraan berusaha.
 
“Konsumen harus dilindungi saat jam sibuk, jangan sampai saat permintaan tinggi kemudian perusahaan menaikkan harga sesukanya. Begitupun saat jam-jam sepi, pemerintah harus hadir untuk melindungi pengemudi. Jangan sampai banting harga yg pada akhirnya korbannya adalah pengemudi,” tuturnya.
Tags :

Komentar

Maaf belum ada komentar

Kirim komentar