BERITA

BUNI YANI, PANTAI LOSARI DAN GAGAL PAHAM

  • 15 Sep 2017

Kasus Buni Yani bukanlah kasus Video, tapi kasus transcript video. Kasus Buni Yani bukanlah kasus edit video tapi kasus edit Transcript video.

Ini yang harus dipahami dulu supaya paham sehingga terhindar dari gagal paham karena berpijak pada dasar yang salah.

Video pidato Ahok adalah video yang resmi diupload pemprov DKI. Oleh Buni yani Video itu ditranscript dan diposting di Facebooknya.

Jikalau Transcript yang dibuat Buni Yani sesuai dengan pidato Ahok di video, maka apa yang dilakukan Buni Yani bukan pelanggaran hukum. Faktanya adalah, Transcript yang dibuat oleh Buni Yani tidak sesuai dengan ucapan ahok di video. Disitulah masalahnya!

Bagaimana Kalau Buni Yani dinyatakan bebas dari hukum? Maka setiap orang, bebas untuk memelintir ucapan siapapun dan memposting ke umum. Ucapan jokowi Misalnya "Gebuk PKI!" oleh setiap orang diganti "Jemput PKI!" Maka orang itu bebas, tidak bisa di proses hukum. kacau kan?

Dan juga, semua pihak yang dijadikan tersangka karena membuat informasi hoax akan bebas karena Buni yani dibebaskan dari jerat hukum.

Buni yani juga terdeteksi mengedit posting status awalnya menjadi status yang jadi polemik itu. Artinya dia sadar dengan yang dia lakukan. Buni Yani secara terbuka juga sudah mengakui bahwa Transcript yang dia tulis tidak sesuai dengan yang diucapkan oleh ahok.

Buni yani dijerat UU ITE sesuai pasal 32 ayat 1 dan 28 ayat 2. Buni yani tidak dijerat dengan pasal 32 ayat 2 dan 3, karena beda konteks. Pasal 32 ayat 1 berdiri sendiri karena ayat 1 soal informasi/dokumen milik orang lain/publik. Sedangkan ayat 3 soal data rahasia. Jadi beda..

Karena ini bukan data rahasia, makanya Buni Yani tidak dikenakan pasal 32 ayat 3, Tapi dikenakan pasal 32 ayat 1 dan pasal 28 ayat 2.

Mengakhiri tulisan ini, saya berikan satu contoh mengedit yang bisa terkena jerat hukum. Yaitu Tulisan Pantai Losari di Makassar. Saya upload gambar tengah tulisan Pantai Losari sehingga terbaca "Tai Lo" , lalu saya bilang Pemkot Makassar ngak punya otak.

Apakah saya bisa diperkarakan oleh Pemkot Makassar karena menyebarkan kebencian dan kebohongan? tidak boleh! karena ini Yurispredensi dari kasus Buni yani jika dia dibebaskan.

Para pengacara Buni Yani bisa juga dipelintir ucapannya dan disebarluaskan, mereka tidak boleh marah dan mempolisikan orang yang memelintir. Misalnya mereka bilang "Buni yani tidak bersalah", Lalu diedit dan disebarkan tulisannya "Buni Yani Bersalah!", gak boleh marah mereka! 😊

Saya pikir cukup jelas, agar supaya kita paham, jangan sampai kita salah memahami sehingga kita salah paham. 😊

 

 

Terima kasih

TEDDY GUSNAIDI

Ketua Bidang Dpn PKPI

(Partai Keadilan dan Persatuan Indonesia)

Komentar

Maaf belum ada komentar

Kirim komentar